Dipercaya Presiden Sebagai Wakil Kepala BSSN RI, Irjen Rachmad Wibowo Minta Doa Restu dan Dukungan Masyarakat.

Palembang - LSP/Irjen Pol Albertus Rachmad Wibowo SIK, seorang perwira tinggi Polri yang dikenal dengan keahlian dan dedikasinya, telah ditunjuk sebagai Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127/TPA Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi Madya di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara, tanggal 17 September 2024 yang ditanda tangani langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Didalam salinan keputusan presiden tersebut, Irjen Pol A Rachmad Wibowo diangkat menjadi Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara menggantikan posisi yang sebelumnya diisi oleh Komjen Pol Drs Putu Jayan Danu Putra SH MSI.

Pengangkatan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam upaya memperkuat pertahanan siber negara

sekaligus menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah untuk mengamankan ruang siber nasional.

Irjen Pol Rachmad Wibowo bukanlah nama asing di dunia siber. Sepanjang kariernya, beliau telah menorehkan prestasi gemilang di berbagai satuan kerja. Penunjukan tersebut menandai babak baru dalam karier beliau.

Salah satu penugasan yang cukup menonjol adalah saat beliau bertugas di Densus 88 Anti Teror. Di satuan elit ini, Rachmad Wibowo ditempa menjadi seorang pakar dalam menghadapi berbagai ancaman, termasuk ancaman siber yang semakin kompleks dan canggih.

Pengalamannya dalam menangani kasus kasus terorisme telah membekali dirinya dengan kemampuan analitis yang tajam, kemampuan mengambil keputusan yang cepat, serta kemampuan berkoordinasi dengan berbagai pihak.

Keahliannya dalam bidang siber semakin terasah ketika Rachmad Wibowo menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Di bawah kepemimpinan Rachmad Wibowo, telah banyak kasus kejahatan siber berhasil diungkap dan pelakunya diadili. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dedikasinya dalam mengembangkan kapasitas sumber daya manusia di bidang siber serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pengangkatan Irjen Pol Rachmad Wibowo sebagai Wakil Kepala BSSN dinilqi banyak pihak sebagai keputusan yang tepat. Rachmad Wibowo memiliki rekam jejak yang cemerlang dibidang penegakan hukum, khususnya kejahatan dunia siber.

Selain itu juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang dinamika ancaman siber di tingkat global. Dengan pengalaman dan keahlian yang dimilikinya, Irjen Pol Rachmad Wibowo diharapkan semakin efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BSSN, yaitu melindungi sistem elektronik dan informasi nasional dari gangguan, ancaman, dan serangan siber dan membawa BSSN ke arah yang lebih baik.

Pengangkatan Irjen Pol Rachmad Wibowo sebagai Wakil Kepala BSSN merupakan kabar baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kehadirannya di lembaga ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga keamanan siber negara dan melindungi kepentingan nasional.

Kapolda Sumsel Irjen Rachmad Wibowo melalui Kabid Humas Kombes Sunarto saat dikonfirmasi perihal pengangkatan Irjen Rachmad Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (17/9), membenarkan hal tersebut.

“Benar, beliau telah mendapatkan kepercayaan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengemban amanah sebagai Wakil Kepala BSSN, dan akan segera menyandang pangkat bintang tiga. Tentunya ini tugas berat, mohon doa restu dan dukungan seluruh masyarakat Sumatera Selatan khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia agar beliau mampu menjalankan amanah tersebut dengan sebaik baiknya,” ujarnya.(Manda)

Read More

Merajut Warisan Budaya, Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin Hadiri Sedekah Adat Desa Segayam

Palembang - LSP/7 Juli 2024 – Suasana Desa Segayam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, berubah menjadi penuh semarak dan kegembiraan. 

Pada hari Minggu (7/7/2024), Sultan Palembang Darussalam, Ir. H. Raden Mahmud Badaruddin, yang lebih dikenal sebagai Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, menghadiri undangan Sedekah Adat yang digelar oleh masyarakat desa. 

Kehadiran Sultan tidak hanya membawa kebanggaan, tetapi juga menjadi momen penting dalam mempererat tali silaturahmi dan merajut kembali warisan budaya yang telah ada sejak dulu.

Setibanya di Desa Segayam, Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin disambut dengan meriah oleh warga desa. Para pemuda dan masyarakat menampilkan pertunjukan seni bela diri khas desa sebagai bentuk penghormatan. 

Teriakan semangat dan tepuk tangan bergema di seluruh sudut desa, menunjukkan betapa besar antusiasme masyarakat menyambut pemimpin adat yang mereka hormati. 

Pertunjukan seni bela diri ini menjadi simbol kekuatan dan keberanian yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Dalam kata sambutannya, Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin menyampaikan apresiasinya atas upaya masyarakat Desa Segayam dalam melestarikan tradisi. 

Ia menekankan pentingnya menjaga budaya dan adat istiadat sebagai identitas yang tak ternilai. "Sedekah Adat seperti ini bukan hanya sebuah ritual, tetapi juga cerminan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta serta penghormatan kepada leluhur yang telah mewariskan kekayaan budaya ini kepada kita," ujarnya dengan penuh kebanggaan.

Acara Sedekah Adat ini juga dimeriahkan dengan beragam hidangan khas Desa Segayam yang disajikan kepada para tamu. 

Makanan-makanan ini menjadi representasi kekayaan kuliner lokal yang terus dilestarikan oleh masyarakat setempat. 

Dari penganan tradisional hingga hidangan utama, semuanya disajikan dengan penuh cinta dan kebersamaan, menciptakan suasana yang hangat dan penuh rasa kekeluargaan. 

Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin bersama seluruh masyarakat desa turut menikmati hidangan-hidangan tersebut.

Tidak hanya menjadi ajang kuliner, Sedekah Adat ini juga menjadi sarana untuk memperkuat ikatan sosial antarwarga desa. 

Semua orang berkumpul tanpa memandang latar belakang, menunjukkan bahwa budaya dan tradisi dapat menjadi jembatan yang menghubungkan semua lapisan masyarakat. 

Kesederhanaan dan keikhlasan dalam acara ini menjadi nilai-nilai yang sangat dirasakan oleh semua yang hadir.

Sebagai penutup acara, doa bersama dipanjatkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT atas segala karunia dan keberkahan yang diberikan kepada masyarakat Desa Segayam. 

Doa ini dipimpin oleh sesepuh desa dan diikuti dengan khidmat oleh seluruh peserta acara. Dalam suasana penuh khusyuk, semua yang hadir memohon agar keberkahan terus menyertai desa mereka serta memohon perlindungan dan keselamatan bagi seluruh warga desa.

Kehadiran Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin dalam Sedekah Adat Desa Segayam ini bukan hanya sebagai bentuk penghormatan kepada tradisi, tetapi juga sebagai upaya untuk terus menjaga dan melestarikan warisan budaya. 

Acara ini menjadi pengingat bahwa budaya dan adat istiadat adalah bagian penting dari identitas sebuah bangsa, yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Di tengah arus modernisasi, Desa Segayam dengan bangga menunjukkan bahwa mereka tetap teguh menjaga tradisi dan budaya leluhur. 

Dengan penuh kesadaran, masyarakat desa menjadikan Sedekah Adat sebagai momentum untuk mengajarkan nilai-nilai kehidupan kepada generasi muda. 

Ini adalah sebuah upaya mulia untuk memastikan bahwa warisan budaya ini tidak akan pudar oleh waktu.

Semoga semangat ini terus hidup dalam setiap langkah masyarakat Desa Segayam, dan menjadi inspirasi bagi desa-desa lain untuk tetap mempertahankan dan menghargai warisan budaya mereka. 

Kehadiran Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin dalam acara ini telah mengukuhkan kembali pentingnya peran pemimpin adat dalam menjaga identitas budaya bangsa, dan menjadi bukti nyata bahwa tradisi adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita.

Read More

Protes Keras: Bakar Ban dan Panjat Pagar, Massa Desak Pj Gubernur Sumsel Tindak Cepat

Palembang - LSP/Sejumlah massa aksi dari Aliansi Pengguna Sungai Lalan kembali turun ke jalan dan mengepung Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) pada Rabu (28/08/24). 

Gelombang protes ini semakin memanas setelah dua hari aksi sebelumnya, pada 26 dan 27 Agustus 2024, tak membuahkan hasil yang diinginkan.

Para demonstran menuntut Pj Gubernur Sumsel untuk segera mundur dari jabatannya, lantaran gagal menginstruksikan pembukaan kembali jalur Sungai Lalan yang telah lumpuh lebih dari sebulan akibat robohnya Jembatan P6. 

Koordinator aksi, Dedy Irawan, dalam orasinya mengutuk keras apa yang ia sebut sebagai “kejahatan terhadap rakyat.” Menurutnya, situasi ini bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan bentuk pengabaian serius terhadap nasib masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada Sungai Lalan.

"Sudah lebih dari sebulan jalur ini terblokir, 100 kapal tongkang terjebak, dan ribuan warga terancam kehilangan mata pencaharian. Ini bukan sekadar kelalaian, ini kejahatan terhadap rakyat!" seru Dedy dengan nada marah.

Situasi di lokasi aksi semakin memanas ketika massa mulai membakar ban di pintu gerbang Kantor Gubernur. Beberapa demonstran bahkan nekat memanjat pagar kantor sebagai bentuk kekecewaan atas tidak adanya tindakan konkret dari pemerintah daerah.

"Hingga hari ini, Pj Gubernur maupun Pj Bupati Musi Banyuasin belum mengambil langkah apapun untuk membuka jalur yang menjadi urat nadi ekonomi wilayah ini," tambah Dedy.

Penutupan Sungai Lalan telah menghantam sektor-sektor vital seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan, menjerumuskan ribuan warga ke jurang kehancuran ekonomi. 

"Ini bukan hanya kelalaian, ini sabotase ekonomi rakyat. Pemerintah seolah sengaja mempermainkan nasib ribuan keluarga yang bergantung pada sungai ini," lanjutnya dengan nada semakin keras.

Koordinator lapangan, Ibrahim, menuduh pemerintah daerah hanya berusaha memperpanjang krisis ini dengan menggelar rapat demi rapat tanpa hasil nyata. "Ini bukan lagi soal rapat. Kami membutuhkan aksi nyata, bukan janji kosong," tegasnya.

Ibrahim juga menuntut agar Presiden RI, Menteri Perhubungan, Menteri Dalam Negeri, Menkopolhukam, dan Menteri Investasi segera turun tangan untuk mengatasi krisis yang sudah menjadi isu nasional ini. 

Menurutnya, kelambanan penanganan telah mengancam perekonomian rakyat Sumatera Selatan dan merusak iklim investasi di Indonesia.

"Kami beri batas waktu. Jika tidak ada tindakan nyata untuk membuka akses jalur Sungai Lalan, kami akan menuntut Pj Gubernur dan Pj Bupati untuk segera mundur," ancam Ibrahim.

Aliansi ini juga mendesak Pj Gubernur Sumsel untuk segera memerintahkan pembersihan reruntuhan Jembatan P6 yang menghalangi jalur pelayaran Sungai Lalan. 

"Sungai ini adalah urat nadi ekonomi rakyat, dan harus segera dipulihkan fungsinya," tandas Dedy.

Sebagai langkah berikutnya, Aliansi Pengguna Sungai Lalan menginstruksikan seluruh elemen masyarakat Sumatera Selatan untuk bersiap melakukan aksi yang lebih besar. Ribuan warga telah diminta untuk mengepung Kantor Gubernur Sumsel dan Kantor Bupati Musi Banyuasin hingga tuntutan mereka dipenuhi.

"Kami tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Perjuangan ini bukan sekadar tuntutan, tetapi perlawanan demi masa depan kita," pungkasnya tegas.

Menanggapi aksi demo, Sekda Provinsi Sumsel Edward Chandra mengatakan, terima kasih atas penyampaian aspirasinya. Tapi Pak PJ Gubernur saat ini sedang berada di Jakarta untuk mengurus persoalan ini. 

"Persoalan Lalan ini sudah difasilitasi oleh Pak PJ Gubernur, Pak Kapolda dan pihak Kejaksaan yang dipimpin oleh Pak PJ Gubernur," ujarnya. 

Dia menuturkan, hari ini adalah rapat terakhir untuk menyepakati bahwasanya asosiasi sudah menyanggupi untuk menyelesaikan kerugian terutama untuk perbaikan jembatan tersebut. 

"Pak PJ Gubernur sudah mengarahkan pihak asosiasi untuk memberikan santunan agar dituntaskan, termasuk ganti rugi dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat itu sudah disepakati oleh asosiasi," katanya.

Dia menuturkan, PJ Muba besok untuk mengecek lokasi didampingi provinsi untuk menindaklanjuti.  "Ini butuh proses untuk puing-puing itu akan jadi prioritas untuk diangkat. Sehingga masyarakat bisa beraktivitas kembali," ucapnya.

"Untuk dampak sosial itu sudah disepakati oleh asosiasi yang akan bertanggung jawab, termasuk untuk pembangunan jembatan itu juga menjadi tanggung jawab asosiasi.  

Prosesnya akan melalui Tim ahli dan tim ahli akan menghitung seluruh biaya pembangunan jembatan tersebut.

"Pembangunan juga akan dikawal oleh Kejaksaan dan kepolisian. Sedangkan untuk proses hukum penyidikan itu menjadi ranah kepolisian," tambahnya. 

Untuk surat kesepakatan, sambung Edward Chandra, kesepakatan belum ditandatangani PJ Gubernur.  "Yang terpenting asosiasi sudah menandatangani kesepakatan tersebut, sehingga itu bisa menjadi pegangan kita, untuk melegalkan lagi supaya dijalankan," bebernya. 

"Surat kesepakatan itu belum ditandatangani oleh PJ gubernur dan PJ Bupati. Di berita acara itu nanti dijelaskan poin-poin tanggung jawab dari asosiasi termasuk dampak sosial santunan dan lain-lain yang menjadi tanggung jawab asosiasi," tandasnya. (Manda)

Read More

PDI Perjuangan Resmi Dukung Pasangan Eddy Santana Putra-Riezky Aprilia di Pilgub Sumsel 2024

Palembang - LSP/Kepastian arah dukungan PDI Perjuangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) 2024 akhirnya terjawab. Partai yang identik dengan lambang banteng moncong putih ini memutuskan untuk mengusung pasangan kandidatnya sendiri.

Pilihan PDI Perjuangan jatuh kepada Ir H Eddy Santana Putra MT (ESP), anggota DPR-RI dan mantan Ketua PDI Perjuangan Sumsel, yang akan berpasangan dengan Riezky Aprilia, anggota DPR-RI asal Sumsel. Surat keputusan B1.KWK yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto, telah beredar luas sejak kemarin (27/8).

Saat ini, tinggal menunggu penyerahan resmi surat B1.KWK tersebut kepada pasangan ESP-Riezky. Dukungan ini muncul setelah bakal calon Gubernur Sumsel, Dr Ir H Heri Amalindo, yang juga merupakan kader PDI Perjuangan, melalui kuasa hukumnya menyatakan batal maju dalam Pilgub Sumsel 2024.

Di media sosial Instagram, foto ESP yang berdampingan dengan Riezky mulai ramai beredar, menandakan munculnya poros baru dalam kontestasi politik Sumsel. Pasangan ini memberikan alternatif pilihan selain pasangan Herman Deru-Cik Ujang (HDCU) dan Mawardi Yahya-Dr Hj Anita Noeringhatj SH MH (MataHati).

Juru bicara ESP, H Zainul Bachri Haz, tidak membantah kabar dukungan dari PDI Perjuangan tersebut. "Insya Allah, Dindo. Tinggal diumumkan. Saat ini kami sudah berada di Jakarta. Tapi untuk sementara itu dulu informasinya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua tim penjaringan calon kepala daerah DPD PDI Perjuangan Sumsel, Robby B Puruhita, hampir memastikan bahwa dukungan PDI Perjuangan akan jatuh kepada pasangan ESP dan Riezky Aprilia. "Kita hampir pastikan dan lihat B1.KWK itu, memang Pak ESP dan Riezky. Jadi hampir bisa dikatakan fix," ungkapnya.

Dengan dukungan ini, pasangan Eddy Santana Putra dan Riezky Aprilia siap bersaing dalam Pilgub Sumsel 2024, menghadirkan dinamika baru dalam peta politik Sumatera Selatan.

Read More

Polwan Polres Lahat Edukasi Siswa SMA Negeri 4 tentang Disiplin Lalu Lintas dan Etika Bermedia Sosial dalam Rangka HUT Polwan 2024

Lahat - LSP/Srikandi Polisi Wanita (Polwan) Polres Lahat Polda Sumsel melaksanakan “Goes to School” di SMA Negeri 4 Kabupaten Lahat dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Polwan Republik Indonesia jatuh tanggal 1 September tahun 2024.

Acara yang diadakan pada hari selasa (27/08/24), dihadiri oleh sejumlah Polisi Wanita Polres Lahat Polda Sumsel, yang memberikan materi secara interaktif dan menarik terkait Disiplin berlalu lintas dan pentingnya etika dalam bermedia sosial.serta Trend bullying.

“Program ini bertujuan untuk mengedukasi bagaimana disiplin dalam berlalu lintas dan penggunaan media sosial di kalangan para pelajar” ucap Iptu resmi Sihombing yang memimpin kegiatan.

Terkait bidang Lalu Lintas, para Polwan menyampaikan pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas, mulai dari penggunaan helm hingga cara aman menyeberang jalan, perilaku saat berkendara dan atau berinteraksi di jalan.

selanjutnya etika penggunaan media sosial, Para Polwan menjelaskan mengenai bahaya penyebaran informasi yang tidak benar, pentingnya menjaga privasi, dan dampak menggunakan media sosial.

Disamping itu para pelajar juga diperkenalkan cara aman dan positif dalam berkomunikasi di platform digital, ujar Senior Polwan Polres Lahat

Dengan adanya program “Goes to School” ini, diharapkan para siswa dapat lebih memahami tanggung jawab mereka sebagai pengguna jalan dan pengguna media sosial, serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan positif di sekitar mereka., termasuk antisipasi masalah Perundungan ( Trend bullying ) ”harap Iptu Resmi Sihombing. (Manda) 

Read More

Ratusan Pendemo Desak Pemprov Sumsel Segera Pulihkan Akses Sungai Lalan

 

PALEMBANG - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pengguna Sungai Lalan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Senin (26/08/24).

Mereka menuntut Pj Gubernur Sumsel dan Pj Bupati Musi Banyuasin segera membuka kembali akses jalur Sungai Lalan yang lumpuh akibat robohnya Jembatan P6, dan memulihkan fungsinya demi kelancaran ekonomi warga setempat.

Koordinator Aksi, Alan Jaya Saputra dalam orasinya menegaskan bahwa robohnya Jembatan P6 pada 26 Juli 2024 telah memutus akses transportasi vital di Sungai Lalan, melumpuhkan perekonomian masyarakat yang bergantung pada jalur ini. 

“Jembatan yang roboh telah memutus akses darat dan sungai, mengakibatkan terganggunya distribusi hasil pertanian, perikanan, dan barang-barang dagangan. Ini menghantam perekonomian masyarakat secara drastis,” tegas Alan.

Kerugian yang dialami bukan hanya pada masyarakat lokal, tetapi juga pada perusahaan-perusahaan yang operasionalnya bergantung pada jalur sungai. 

Calvin Irawan, salah satu orator aksi, menyoroti bahwa sekitar 30 kapal tongkang yang biasa beroperasi setiap hari kini terpaksa berhenti total. 

“Ini bukan hanya soal arus barang dan logistik yang tersendat, tetapi juga ancaman terhadap stabilitas ekonomi para pekerja yang bergantung pada sektor ini,” ujar Calvin.

Koordinator Lapangan, M. Wibi Aldrin Nori, dengan lantang menuduh pihak pemerintah terkesan kuat dan ada dugaan menghambat pemulihan jalur Sungai Lalan. 

“Kami mendapat informasi bahwa sudah ada pekerja-pekerja beserta peralatan untuk angkat, angkut dan membersihkan reruntuhan bersama puing-puing jembatan yang roboh.

Namun ada informasi ada dugaan Pihak Pemprop Sumsel dan Pemkab Muba menunjukkan kesan kuat penundaan yang disengaja.

Bahkan ada indikasi Larangan Untuk Bekerja memulihkan jalur sungai lalan Sebelum pihak pengguna sungai lalan bertanggung jawab untuk memperbaiki” kata Wibi.

Semestinya, sambungnya, Pemprov Sumsel dan Pemkab Muba bergerak aktif untuk melakukan perbaikan dan pemulihan alur Sungai Lalan yang jadi urat nadi perekonomian karena pihak pemerintahlah yang bertanggungjawab sepenuhnya atas kelancaran pembangunan.  

Tanggungjawab Pidana ada Pihak Polda siapa yang lalai yang mengakibatkan bencana tsolahkan di usut, sedangkan tanggung jawab perbaikan selanjutnya di undang para pihak (Penguna Sungai Lalan) untuk membuat berita acara kesepakatan. Dan harus diutamakan kelancaran lalu lintas sungai di utamakan,"jelasnya

Wibi mengultimatum bahwa jika tuntutan mereka tidak segera ditanggapi, massa akan kembali dengan jumlah yang lebih besar. 

“Kami akan terus menggelar unjuk rasa sampai akses Sungai Lalan dibuka kembali. Penundaan ini tidak bisa dibiarkan karena berdampak langsung pada kesejahteraan ribuan warga yang bergantung pada sungai ini,” tegasnya.

Aliansi Pengguna Sungai Lalan juga meminta Presiden RI untuk turun tangan mengatasi dugaan hambatan dari pihak pemerintah daerah yang memperlambat normalisasi Sungai Lalan. 

Mereka mendesak agar jalur sungai segera dibersihkan dan dibuka kembali tanpa ada penundaan lebih lanjut.

"Jika terus dibiarkan, kebijakan ini tidak hanya mengancam ekonomi masyarakat, tetapi juga iklim investasi di Sumsel. Kami tidak akan tinggal diam melihat rakyat dimiskinkan oleh kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka," pungkas Wibi

Aliansi Pengguna Sungai Lalan mengecam akan menggelar aksi setiap hari di Pemprov Sumsel dengan ribuan massa, jika hari ini akses sungai lalan tidak juga dibersihkan.

"Kami akan terus menggelar demo bila perlu tiap hari sampai dengan perintah pembersihan jalur sungai dilakasanakan dan sungai lalan bisa dilalui. Apabila tuntutan ini juga tidaj di indahkan juga, kami mendesak PJ Gubernur Sumsel mundur dari jabatannya,"tegasnya.

Sementara itu, para pendemo diterima oleh Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, Ir. Ridwan, M.M. menyatakan, pihaknya sudah beberapa kali mengadakan rapat inti terkait robohnya jembatan P 6 Lalan, bersama pihak terkait, pihak asosiasi dan pihak Takebot pihak Tongkang, dan dari pihak kabupaten Musi Banyuasin yang terlibat dalam runtuhnya jembatan p 6 Lalan ini. 

*Kami juga menunggu keputusan dari komitmen Asosiasi dengan Takebot," katanya. 

"Kita juga mendesak secepatnya kemarin kami juga hari sabtu Rapat sampai pukul 12 malam di kantor,dan kepala dinas juga lagi Kordinasi sama pihak Kejaksaan Terkait kasus ini,"paparnya.

Dia menuturkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemkab Muba dan pihak terkait untuk mempercepat pembangunan Jembatan P6 Lalan.

 "Jembatan ini sangat dibutuhkan masyarakat," pungkasnya. (Deva) 

Read More

Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin Hadiri Diskusi Fokus Boedel Afwezigheid: Memperkuat Sinergi Hukum di Palembang

Palembang – Sultan Palembang Darussalam, Ir. H. Raden Mahmud Badaruddin atau lebih dikenal sebagai Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, turut hadir dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Boedel Afwezigheid yang berlangsung di Hotel Harper Palembang, Kamis (22/8/2024).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melalui Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta dan menghadirkan 50 peserta dari berbagai instansi terkait di Palembang dan Sumatera Selatan.

Kehadiran Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin dalam kegiatan ini menegaskan peran penting yang dimainkan oleh pemimpin adat dan tokoh masyarakat dalam mendukung pelaksanaan hukum dan penegakan keadilan di wilayah Sumatera Selatan. 

Dalam diskusi tersebut, Sultan menunjukkan komitmennya untuk terus mendukung sinergi antara lembaga-lembaga terkait guna memastikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat.

Kegiatan FGD ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait Boedel Afwezigheid, yang merujuk pada harta kekayaan seseorang yang dinyatakan tidak hadir atau hilang. 

Kepala BHP Jakarta, Amien Fajar Ocham, menjelaskan bahwa diskusi ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi pemohon Afwezigheid berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang. Selain itu, acara ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara BHP Jakarta dengan instansi terkait dalam menangani kasus-kasus Afwezigheid di wilayah ini.

Kakanwil Kemenkumham Sumatera Selatan, Dr. Ilham Djaya, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta dan BHP Jakarta yang telah menginisiasi kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal dalam peningkatan eksistensi, inovasi, dan kualitas pelayanan BHP Jakarta di Provinsi Sumatera Selatan.

Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin menyampaikan pentingnya peran hukum dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah Palembang. Menurutnya, kegiatan seperti FGD ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan layanan hukum yang adil dan transparan. Ia juga mengapresiasi inisiatif BHP Jakarta dalam menyelenggarakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta, R Andika Dwi Prasetya, juga menyampaikan bahwa pengurusan dan penyelesaian masalah harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir merupakan salah satu fungsi BHP yang diatur dalam Pasal 463 hingga Pasal 495 KUH Perdata. 

Ia berharap bahwa FGD ini dapat memberikan solusi hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama dalam kasus di mana keberadaan seseorang tidak diketahui.

Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin juga memberikan pandangannya mengenai pentingnya sinergi antara berbagai instansi dalam menangani masalah hukum. Menurutnya, koordinasi yang baik antara BHP, Pengadilan Negeri, dan instansi lainnya akan memastikan bahwa hak-hak masyarakat terlindungi dengan baik. Ia berharap agar diskusi ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konkrit dan dapat diimplementasikan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, peserta diberikan pemahaman mendalam oleh para narasumber yang berpengalaman. Beberapa di antaranya adalah Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Sangkot Lumban Tobing, yang menyampaikan materi tentang kedudukan Pengadilan Negeri dalam perlindungan bagi pemohon Afwezigheid. Selain itu, peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pengurusan tanah Afwezigheid juga dibahas oleh Penata Pertanahan ATR/BPN, Jumadil Nurasmara.

Diskusi yang berlangsung selama satu hari ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan sistem hukum di Palembang, khususnya dalam penanganan kasus-kasus Afwezigheid. 

Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin berharap agar hasil dari diskusi ini dapat segera diimplementasikan dan membawa manfaat bagi masyarakat Sumatera Selatan, khususnya di bidang perlindungan hukum.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ika Ahyani Kurniawati, dan Kepala Divisi Keimigrasian, Sigit Setyawan, yang turut memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif BHP Jakarta dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum di wilayah Sumatera Selatan.

Read More

Polda Sumsel Ajak Jurnalis Jaga Netralitas dan Tangkal Hoax Jelang Pilkada 2024

 

*Palembang* - Menjelang Pilkada Serentak 2024, Polda Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Direktorat Intelkam mengadakan Fokus Group Discussion (FGD) dengan tema "Antisipasi Penyebaran Hoax dan Netralitas Jurnalis Guna Mendukung serta Menyukseskan Pilkada Damai Tahun 2024 di Provinsi Sumsel". Acara ini berlangsung pada 30-31 Juli 2024 di Hall Hotel Airish, Jalan Sukabangun 1, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami.

Kabag Analis Dit Intelkam Polda Sumsel, AKBP M Suropati, SE, MH, mewakili Direktur Dit Intelkam, Kombes Pol Hadi Wiyono, SIK, menyampaikan bahwa peran jurnalis sangat penting dalam menjaga kondusivitas Pilkada. Menurutnya, penyebaran hoax berpotensi merusak tatanan demokrasi dan harus diantisipasi dengan serius.

Kegiatan ini dihadiri oleh puluhan peserta yang terdiri dari perwakilan media, organisasi media, dan elemen mahasiswa. Diskusi tersebut juga menghadirkan pembicara dari berbagai latar belakang, termasuk Bawaslu Sumsel, PWI Sumsel, Diskominfo Sumsel, dan pengamat politik Drs. Bagindo Togar Butar Butar.

Dalam paparannya, Suropati menyebutkan bahwa era globalisasi membawa tantangan berupa maraknya "sampah politik" dalam bentuk hoax yang digunakan untuk mendiskreditkan pihak tertentu. "Penyebaran hoax ini berpotensi memicu konflik dan harus dicegah demi Pilkada yang damai," ujarnya.

Dwi Carolita, SE, M.Si dari Diskominfo Sumsel, dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya peran media sosial sebagai medium penyebaran informasi yang cepat. Namun, ia juga mengingatkan bahwa media sosial rentan terhadap penyalahgunaan, termasuk dalam penyebaran berita hoax.

Dwi menyoroti perlunya peningkatan literasi digital di masyarakat untuk mencegah hoax. "Sebelum menyebarkan informasi, masyarakat harus memastikan kebenaran berita tersebut. Ini penting untuk menghindari penyebaran berita yang bisa merugikan pihak lain," jelasnya.

Sebagai langkah konkret, Diskominfo Sumsel berencana mengadakan program edukasi literasi digital yang melibatkan berbagai stakeholder, termasuk media dan organisasi masyarakat. Dwi menambahkan, "Ini adalah upaya bersama untuk membangun ekosistem informasi yang sehat dan terpercaya."

Drs. Bagindo Togar Butar Butar, pengamat politik, menegaskan bahwa jurnalis harus menjaga netralitas dan tidak memihak dalam pemberitaan terkait Pilkada. "Netralitas ini penting agar informasi yang disampaikan tetap obyektif dan akurat," katanya.

Lebih lanjut, Bagindo mengingatkan para jurnalis untuk selalu berpegang pada kode etik jurnalistik. Dengan demikian, jurnalis dapat berperan aktif dalam mencegah penyebaran hoax dan memastikan informasi yang disebarkan tidak menyesatkan publik.

Melalui FGD ini, Polda Sumsel berharap agar para jurnalis lebih memahami tanggung jawab mereka dalam menciptakan suasana Pilkada yang damai dan adil. Kolaborasi antara media, masyarakat, dan aparat penegak hukum dianggap krusial dalam menangkal hoax dan menjaga integritas pemilu di Sumatera Selatan.

Read More

Pra Kompetisi Tenaga Kerja Konstruksi Sumsel 2024: Tingkatkan Kompetensi dan Keamanan Konstruksi

 

Foto : foto bersama Kepala DISPERKIM Sumsel, Direktur kompetensi dan produktivitas kontruksi Dijen Bina Kontruksi  kementerian PUPR dan peserta kegiatan

Palembang, 16 Juli 2024 - Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Dr. Dedi Natri Fahrizal, mengumumkan bahwa kegiatan pra kompetisi tenaga kerja konstruksi se-Sumatera Selatan (Sumsel) 2024 dan sosialisasi aplikasi SIBIJAK Sumsel bertema "Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Muda K3 Konstruksi bagi Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa Konstruksi" merupakan bagian dari rangkaian acara Konstruksi Indonesia 2024 yang dijadwalkan berlangsung pada 5-8 November 2024.

Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan di lapangan tenis UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi Dinas Perkim Sumsel pada hari Selasa, 16 Juli 2024. Sumsel menjadi provinsi pertama yang menggelar pra kompetisi tenaga kerja konstruksi ini, dengan harapan pemenangnya dapat melanjutkan ke kompetisi wilayah 2 yang diikuti oleh lima provinsi di Pulau Sumatera dan kemudian ke tingkat nasional pada kompetisi tenaga kerja konstruksi 2024.

"Kami berharap perwakilan Sumsel yang tahun lalu berhasil meraih juara 3 umum dapat meningkatkan prestasinya lagi tahun ini," ujar Dr. Dedi Natri Fahrizal. 

Tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di Indonesia. Saat ini, masih banyak tenaga kerja konstruksi di Indonesia yang belum memenuhi standar sertifikasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 2, setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi, sehingga diharapkan ke depannya semua tenaga kerja konstruksi yang bekerja di sektor ini memiliki sertifikasi yang sesuai.

"Konstruksi tidak hanya soal membangun, tetapi juga harus memperhatikan aspek keamanan, estetika, dan keberlanjutan agar hasil konstruksi aman digunakan oleh masyarakat," tambah Dr. Dedi Natri Fahrizal.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (DISPERKIM) Sumsel, Ir. H. Novian Aswardani, ST., MM., IPM, ASEAN Eng, menekankan pentingnya perlindungan bagi tenaga kerja konstruksi melalui BPJS. "Tenaga kerja konstruksi harus terjamin dan terlindungi dengan BPJS," kata Novian.

Novian juga berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat besar bagi tenaga kerja, jasa konstruksi, dan pemerintah dalam pembinaan konstruksi di wilayah Sumsel. Ia menekankan pentingnya peran media dalam mensosialisasikan kegiatan ini kepada masyarakat, khususnya di Sumsel.

Peserta pra kompetisi ini berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Sumsel. Mereka adalah pelaku tenaga kerja konstruksi yang diharapkan dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya dan mewakili Sumsel di tingkat nasional.

"Kami berharap peserta dari tingkat kedua bisa menang dari lima provinsi dan mewakili Sumsel ke tingkat nasional. Kami akan berbuat yang terbaik untuk Sumsel," ujar Novian optimis.

Dengan adanya pra kompetisi ini, diharapkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja konstruksi di Sumsel semakin meningkat. Ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Indonesia secara keseluruhan. Pra kompetisi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan keahlian teknis tenaga kerja, tetapi juga memastikan mereka siap bekerja dengan standar keamanan dan keberlanjutan yang tinggi. 

Acara ini juga diharapkan dapat memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pelaku jasa konstruksi di Sumsel yang telah berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur yang aman dan berkelanjutan. Novian menegaskan bahwa kerja sama antara pemerintah, penyedia jasa, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan ini. 

"Kami mengajak semua pihak untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini demi kemajuan bersama," tutupnya. (Nanda) 

Read More

Kegiatan minum Kopi serentak di Sumsel: Ribuan Cup Asal-asalan, Peserta Muntah dan KADIN Bungkam

 

Foto : penyajian kopi dalam kegiatan minum kopi serentak di pinggir sungai musi

Palembang - Dalam sebuah upaya ambisius untuk mencatatkan namanya di Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar event minum kopi serentak di pinggir sungai dengan peserta terbanyak. Namun, alih-alih menciptakan momen bersejarah yang memuaskan, acara ini justru menuai banyak kritik dan kekecewaan.

Ribuan cup kopi yang disuguhkan dalam acara ini dianggap asal-asalan oleh banyak penikmat kopi. Beberapa peserta bahkan mengeluhkan kualitas kopi yang jauh dari harapan. Mawar, seorang penggemar kopi yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan rasa kecewanya saat diwawancarai. "Kopi itu seharusnya manis walaupun rasa kopi yang sebenarnya itu pahit. Dan, waktu saya minum rasanya tidak enak, buktinya tadi saya muntahkan," ujarnya dengan nada kesal.

Mawar menambahkan bahwa kopi yang disuguhkan seharusnya sedikit diberi gula dan disajikan dalam kondisi panas atau hangat. "Kalau dingin ya airnya harus dingin sekalian," tegasnya. Pernyataannya mencerminkan ketidakpuasan yang dirasakan oleh banyak peserta lainnya.

Situasi semakin memanas ketika salah satu pengurus KADIN yang juga menjadi panitia acara dimintai keterangan. Bukannya memberikan penjelasan, ia malah menyarankan untuk langsung menghubungi Ketua KADIN Provinsi Sumsel. "Saya tidak mempunyai wewenang memberikan statement kepada awak media," katanya singkat.

Ketidakjelasan informasi ini memicu frustrasi di kalangan media yang mencoba mendapatkan klarifikasi lebih lanjut. Beberapa awak media mendatangi Kantor KADIN Provinsi Sumsel yang berada di Jalan Radial, Komplek Ruko Ilir Barat Permai. Namun, hasilnya sama, mereka tidak mendapatkan jawaban dari Ketua maupun pengurus KADIN Provinsi Sumsel karena di kantor tersebut hanya ada satu orang penjaga.

Kegagalan dalam penyelenggaraan acara ini bukan hanya soal rasa kopi yang mengecewakan, tetapi juga manajemen komunikasi yang buruk. Ketidakmampuan pihak KADIN untuk memberikan penjelasan resmi memperburuk citra mereka di mata publik. Padahal, event seperti ini seharusnya menjadi ajang promosi dan pembuktian kualitas produk lokal.

Beberapa peserta mengeluhkan bahwa kopi yang disajikan terasa hambar dan tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. "Saya berharap bisa menikmati kopi Sumsel yang terkenal, tapi yang ada malah rasa kopi yang aneh dan tidak bisa dinikmati," kata seorang peserta lainnya.

Kekecewaan ini tidak hanya dirasakan oleh para peserta, tetapi juga oleh penikmat kopi yang mengikuti acara ini dari jauh. Banyak yang berharap acara serupa di masa depan dapat dikelola dengan lebih baik, baik dari segi kualitas kopi maupun transparansi informasi.

Acara ini yang seharusnya menjadi momen kebanggaan justru berubah menjadi sorotan negatif. Harapan untuk mencatatkan rekor MURI pun tampaknya tenggelam dalam ketidakpuasan dan kritik tajam dari berbagai pihak. Bagaimanapun, KADIN Sumsel harus belajar dari kesalahan ini dan berusaha lebih baik di masa depan.

Read More

Hari Pajak 2024: Menggugah Kesadaran akan Pentingnya Pajak untuk Pembangunan Bangsa

Kegiatan hari pajak "Spectaxculer" 2024 di kanwil djp sumsel babel

Palembang, 14 Juli 2024 – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Tarmizi, mengadakan acara peringatan Hari Pajak yang dirangkai dengan kampanye bertajuk "Spectaxculer". Kampanye ini bertujuan untuk mengingatkan para pegawai dan masyarakat akan pentingnya pajak sebagai modal dasar berdirinya Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, Tarmizi menyampaikan bahwa pajak merupakan tulang punggung perekonomian negara. "Sekitar 80% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita bersumber dari pajak," ujarnya. Dengan demikian, pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pajak perlu terus ditingkatkan di kalangan masyarakat.

Peringatan Hari Pajak tahun 2024 ini tidak hanya ditujukan untuk internal pegawai DJP, tetapi juga mengajak masyarakat umum untuk memahami bagaimana pajak bekerja dan mengapa pajak sangat dibutuhkan. Dengan pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik yang vital bagi kesejahteraan masyarakat.

DJP Sumsel dan Babel memiliki target penerimaan pajak sebesar Rp23,7 triliun tahun ini. Hingga saat ini, dari 13 kantor di wilayah tersebut, capaian penerimaan pajak baru mencapai sekitar 38%. "Kita berharap tahun ini bisa mencapai target penerimaan pajak. Selama empat tahun berturut-turut, kita telah berhasil mencapai target ini," kata Tarmizi. Ia menekankan bahwa pajak memegang peranan penting dalam perekonomian nasional.

Dalam upayanya mencapai target, DJP terus berbenah diri baik dari segi regulasi maupun administrasi. "Kami berupaya agar beban regulasi tidak berlebihan dan administrasi pajak lebih mudah bagi masyarakat wajib pajak," ujar Tarmizi. Reformasi di tubuh DJP juga terus dilakukan untuk memastikan bahwa pajak dipungut dengan amanah dan efisien.

Pertumbuhan ekonomi di wilayah DJP Sumsel dan Babel juga menunjukkan tren positif dengan angka pertumbuhan sebesar 5,8%. Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan bahwa pada triwulan pertama, pertumbuhan pajak telah melampaui angka pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa rasio pajak semakin membaik dan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak meningkat.

Untuk mendukung kepatuhan pajak, DJP Sumsel dan Babel juga berfokus pada peningkatan kepercayaan masyarakat. "DJP harus mampu melakukan pengawasan yang di dalamnya terdapat penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak patuh," kata Tarmizi. Dengan demikian, diharapkan masyarakat lebih percaya dan mau memenuhi kewajiban pajaknya.

Selain itu, berbagai inovasi dan program edukasi juga terus digalakkan oleh DJP Sumsel dan Babel untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak. Kampanye "Spectaxculer" menjadi salah satu wujud nyata upaya tersebut, dengan harapan dapat menggugah kesadaran kolektif akan peran strategis pajak dalam pembangunan.

Melalui peringatan Hari Pajak 2024 dan kampanye "Spectaxculer", DJP Sumsel dan Babel berharap dapat membangun budaya kepatuhan pajak yang lebih baik. Dengan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, diharapkan target penerimaan pajak dapat tercapai dan pembangunan nasional semakin maju dan merata.

Tarmizi menutup acara dengan optimisme tinggi bahwa dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, Indonesia bisa terus tumbuh dan berkembang dengan dukungan pajak yang kuat dan transparan. "Mari kita bersama-sama wujudkan Indonesia yang lebih baik melalui pajak yang kita bayarkan dengan penuh tanggung jawab," pungkasnya.

Read More

Sumatera Selatan Cetak Rekor MURI Minum Kopi Serentak di Pinggir Sungai Musi

Palembang - Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mencetak rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk minum kopi serentak terbanyak di Indonesia. Acara ini dipusatkan di plaza pinggiran sungai Musi, Benteng Kuto Besak, Palembang, pada Sabtu (13/7/2024).

Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, S.H, M.S.E, mengungkapkan bahwa kegiatan ini tidak hanya merupakan upaya untuk mencatatkan rekor, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap budaya dan kekayaan alam Sumsel, khususnya kopi dan sungai-sungai yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Bumi Sriwijaya.

"Sebagai daerah yang terkenal dengan kopi Robusta-nya, Sumatera Selatan memiliki potensi besar untuk mempromosikan kopi lokal ke kancah nasional maupun internasional. Kegiatan minum kopi serentak ini merupakan salah satu langkah strategis dalam memperkenalkan kopi Sumatera Selatan kepada dunia sekaligus mempromosikan pariwisata daerah," kata Elen.

Lebih lanjut, Elen menyampaikan apresiasinya kepada MURI yang telah memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Ia berharap rekor yang dipecahkan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Sumatera Selatan, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Ia pun mengajak semua pihak untuk terus mendukung dan mempromosikan kopi, pariwisata, dan budaya Sumatera Selatan serta bersama-sama menjadikan provinsi ini sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia.

"Mari jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk semakin mengangkat citra Sumatera Selatan di mata dunia, serta mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan antar kabupaten/kota, khususnya masyarakat Sumatera Selatan," tandasnya.

Read More

Rekor MURI! Sumsel Gelar Minum Kopi Serentak di Sungai Musi, Angkat Kopi Lokal ke Kancah Internasional

Palembang, 13 Juli 2024 – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Selatan akan menggelar event spektakuler bertajuk "Minum Kopi Serentak" di Sungai Musi, Palembang, pada 13 Juli 2024. Acara ini bertujuan untuk memecahkan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) dengan melibatkan 27.000 peserta, termasuk 10.000 peserta dari Kota Palembang dan 17 kabupaten di Sumatera Selatan.

Inisiatif ini adalah bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk memajukan komoditas kopi lokal dengan bersinergi bersama berbagai stakeholder, didukung oleh BUMN/BUMD dan ANTV. Melalui acara ini, Kadin Sumsel menunjukkan komitmen kuat untuk membawa kopi Sumsel ke kancah internasional, serta memberikan semangat baru bagi petani dan ekosistem kopi di wilayah tersebut.

Acara akan dimulai pada pukul 14.00 di Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang dan berlanjut hingga pukul 17.00. Tidak hanya menjadi ajang pemecahan rekor, acara ini juga akan disemarakkan dengan hiburan malam yang menampilkan 15 artis ibu kota, serta disiarkan langsung oleh stasiun TV nasional.

Dengan dukungan berbagai pihak, event ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian lokal dan mempromosikan kopi Sumsel sebagai komoditas unggulan di tingkat nasional maupun internasional.

Read More