MPK DAN PAO PB HMI TAK BISA LAGI MENJADI HARAPAN

Palembang - LSP/Dinilai PB HMI inskonstitusional dan semena-mena dalam menegakkan dan mengimplementasikan konstitusi aturan dan cara main dijadikan semaunya saja sesuai kepentingan itulah yang dilakukan Oknum pengurus PB HMI. 

Bahkan mendiamkan kesengajaan politik balas dedam Kepada Pengurus BADKO HMI SUMBAGSEL serta Panitia MUSDA BADKO HMI SUMBAGSEL. 

"Kami mendesak Majelis Pengawas Konsultasi Pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam (MPK PB HMI) mengambil langkah tegas dengan mengabulkan tuntutan dan gugatan surat yang dikirimkan ke PB HMI dan ke MPK PB HMI Agar Pengurus SAH mandataris Pengurus Badko HMI sumbagsel dapat tetap menggelar MUSDA BADKO HMI SUMBAGSEL dengan tetap menjalankan sesuai aturan AD/ART HMI secara Konstituen", Ujar Kevin Andrian Islan Kader HMI Cabang Palembang sekaligus Ketua Pelaksana MUSDA

Desakan tersebut disampaikan dengan mengirim surat ke MPK PB HMI dengan Poin-Poin sebagai berikut :

• Meminta dan Memohon Kepada MPK PB HMI untuk Membatalkan Keputusan CARATEKER BADKO HMI SUMBAGSEL Periode 2021-2023 atau jika ada oknum yang mencoba memaksakan kehendak dan membuat surat mengatas namakan PB HMI tanpa sepengetahuan Ketua Umum PB HMI agar dapat di berikan teguran keras dan sangsi tegas

• Meminta dan Memohon Kepada MPK PB HMI untuk Merekomendasikan MUSDA BADKO HMI SUMBAGSEL tetap dilaksanakan dan dijalankan oleh Kepengurusan BADKO HMI SUMBAGSEL Periode 2021-2023 yang dipimpin Oleh Kakanda DEDE IRAWAN sbg Ketua Umum, karena BADKO HMI SUMBAGSEL sudah melakukan tahapan dan bersurat ke PB HMI yang isinya memberitahukan tahapan MUSDA telah dilaksanakan mulai dari April 2024 dan melaksanakan sesuai mekanisme dan aturan AD/ART HMI. Namun saat ini telah dicederai oleh oknum-oknum PB HMI yang menyatakan Rapat harian namun hanya berisi beberapa orang saja terkesan dipaksakan dan mengada-ada. Setau kami PB HMI kalo rapat harian dalam membahas sesuatu yg besar tidak pernah tidak quorum kehadiran pengurus nya. Ditambah lagi Ketua Umum tidak ikut serta dalam membahas hal tersebut. Kasih sangsi dan pecat saja itu pengurus dungu dan berani beraninya mereka seperti itu. Apalagi itu ketua PAO PB cuma bisa diam saja terkesan pasrah. Kalo tidak sanggup mengemban Amanah menegakkan Konstitusi ya mundur Saja.

Landasan:

1. RAHAR yang dilakukan PB HMI per Tangal 10 Mei 2024 Diduga tidak Quorum dan tidak dihadiri oleh Ketua Umum PB HMI yang menghasilkan keputusan hanya membahas Carateker BADKO HMI SUMBAGSEL yang Cukup Krusial / urgent terkait keputusannya maka Ketua Umum PB HMI yang mempunyai Legitimasi Kuat dan tentu wajib hadir di tengah forum RAHAR tersebut.

2. SK Carateker BADKO HMI SUMBAGSEL Ter-tanggal 10 Mei 2024 Dianggap tidak sah secara Administrasi karena di Tanggal tersebut Ketua Umum PB HMI sedang tidak berada di JAKARTA. 

3. Ketua Umum BADKO HMI SUMBAGSEL beserta Jajaran telah menjalankan Amanah PB HMI untuk segera Ber-MUSDA dan telah dilaksanakan Tahapan MUSDA mulai sejak bulan April namun dicederai oleh oknum-oknum di PB HMI yang menginginkan di Carateker dan tidak adil dalam keputusan tsb. Objektif nya BADKO-BADKO diluar BADKO SUMBAGSEL dibiarkan saja melaksanakan MUSDA oleh kepengurusan Periode nya meskipun sudah melebihi ketetapan Bulai Mei dan mereka tidak di Carateker. Disini kami mempertanyakan dan meminta Hak dan Keadilan Kami.

4. Surat Pemberitahuan MUSDA telah dikirim ke PAO PB HMI sejak April 2024. Artinya kami telah mengikuti Mekanisme sesuai kehendak kebijakan PB HMI namun tetap saja di Carateker dan hanya BADKO kami saja yang dicarateker sedangkan BADKO lain bahkan baru melaksanakan MUSDA di bulan July dan Agustus contohnya BADKO JAMBI dan silahkan di lihat data ini dan dievaluasi ternyata BADKO lain tidak semuanya ber MUSDA di Bulan Mei namun Mereka Bermusda melebihi dari bulan ditentukan tetapi tetap tidak di Carateker. 

5. Adapun beberapa Cabang dan Pengurus BADKO yang bersurat ke PB HMI yang meminta untuk Karateker BADKO HMI SUMBAGSEL dianggap tidak sah karena Cabang tsb seharusnya evaluasi bahwa mereka sudah lama masa periodesasi habis secara Konstitusi, dan hanya 3-4 Cabang dari 19 Cabang di SUMBAGSEL. Salah satu Pengurus BADKO yang bersurat juga sudah lama di pecat dan SP3 dari struktur BADKO HMI SUMBAGSEL.

6. PB HMI seharusnya meminta keterangan terlebih dahulu kepada BADKO HMI SUMBAGSEL sebelum mengambil keputusan Carateker BADKO HMI SUMBAGSEL, namun belum pernah ada pemanggilan atau dimintai keterangan hingga saat ini oleh PB HMI.

7. Keputusan Carateker untuk BADKO HMI SUMBAGSEL adalah Kedzaliman Struktural. Dari sekian Banyak BADKO HMI di Indonesia yang belum menjalankan MUSDA kenapa hanya kami yang di Carateker (Tanda Tanya Besar ?), Jelas ini adalah Kepentingan kelompok ataupun oknum atas upaya kezaliman tersebut. MPK disini harus tegas jangan ompong seperti ini, karena bisa jadi hal serupa aka terulang kembali jika PB HMI didiamkan dan tidak di tegur.

8. Jabatan adalah amanah yang diambil sumpahnya atas nama Allah SWT Tuhan semesta Alam, maka jalankan lah amanah ini untuk berbuat baik sesama Hamba Nya. Bukan digunakan untuk mendzalimkan Hamba Nya.

Dengan ini kami meminta MPK PB HMI untuk dapat memberikan uluran tangan sebagai penjaga marwah HMI jangan ada oknum yang semena – mena memporak porandakan kepengurusan yang sah dan siap untuk menggelar MUSDA BADKO 

Lebih lanjut Kevin Adian Islan selaku Ketua Pelaksana mengatakan beserta jajaran merasa integritas sebagai kader HMI yang siap menghibahkan waktu tenaga untuk mensukseskan MUSDA BADKO sia-sia jika MUSDA BADKO tidak digelar. 

Selain itu MPK PB HMI dan PB HMI harus bias lebih Objektif jangan mengakomodir kepentingan gelab yang justru akan menjerumuskan organisasi HMI ke lembah sejarah kelam.

"Saya tahu kepengurusan HMI BADKO SUMBAGSEL meskipun diam pasti sangat kecewa dan tentu kami akan terus mengkonsolidasikan seluruh komponen untuk mendesak dan jika tidak di indahkan jangan salahkan jika ada gerakan tambahan yang itu tentu akan lebih merusak citra HMI di Publik maka kami juga berhak membawa kepengurusan ini hingga selasai dan purna tugas karena sejatinya kami siap dan mampu menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada cabang-cabang yang mengamanahkan ke kami

Karena itu, kami menerangkan MPK PB HMI Harus melek jangan diam dan menjadi tameng melindungi kebobrokan dan arogansi oknum pengurus PB HMI yang seperti pembegal yang haus akan hasrat politiknya saja. 

PB HMI harus di Ingatkan karena MPK PB HMI kami yakini sudah barang tentu paham terkait proses berjalannya organisasi HMI yang sama-sama kita cintai ini jangan pembegalan kepengurusan ini dibiarkan dan menjadi tradisi buruk yang nanti akan terus berulang yang sangat merugikan berjalannya roda organisasi," pungkasnya.